Page 56 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 56
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang tidak
hanya berlandaskan pada kepatuhan terhadap nilai-nilai formal
yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan
tetapi ketika nilai keadilan yang tampak dalam segala realitas
sosial masyarakat tersebut sudah tidak mampu terbendung
dalam nilai-nilai formal tersebut maka diperkenankan untuk
melakukan pembangkangan terhadap nilai-nilai tersebut perlu
demi menghadirkan keadilan yang substansial. 49
Berikutnya yang terakhir adalah Responsif Law, dimana
tatanan hukum ini bermaksud untuk mewujudkan Substantive
Justice. Hukum responsif adalah hukum yang berorientasi pada
tujuan dari hukum dengan mengkolaborasikan antara nilai ideal
dari suatu hukum dengan tujuan yang tampak sebagai kebutuhan-
kebutuhan masyarakat dalam konteks kekinian. Hukum responsif
memberikan sebuah ruang keterbukaan bagi masuknya fakta-fakta
sosial sebagai implikasi dari perubahan-perubahan sosial yang
terjadi dalam masyarakat. Hukum responsif diartikan bukanlah
terbuka atau adaptif, melainkan
menunjukkan suatu kapasitas
Responsive Law beradaptasi yang bertanggungjawab,
menganggap peran dan dengan demikian adaptasi yang
penegak hukum selektif dan tidak serampangan. 50
sangat penting Responsive Law menganggap
dalam memenuhi peran penegak hukum sangat penting
Subtantive Justice. dalam memenuhi Subtantive Justice.
Penegak hukum dalam Responsive
Law berperan lebih Fleksibel dalam
49 Phillipe Nonet and Philip Selznick, Op. cit., hlm. 114-116
50 Ibid., hlm. 117-156
48
