Page 52 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 52

ANTOLOGI PROBLEMATIK
              RANAH  PEMBANGUNAN
              SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
              DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
              DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
              NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

              revolusi politik yang luar biasa dimana transisi dari otoritarianisme
              atau totaliterianisme menjadi demokrasi telah terjadi dilebih dari
              40 negara. Rezim otoriterianisme sebelumnya berubah secara
              signifikan, mereka mulai masuk ke dalam masa transisi menuju
              negara yang demokratis. 41
                    Hal tersebut juga terjadi dalam Indonesia, walaupun sejak
              awal proklamasi kemerdekaan Indonesia secara tidak langsung
              menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi
              tersebut salah satunya tercermin pada pelaksanaan kedaulatan
              rakyat yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga perwakilan
              rakyat seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
                               42
              Perwakilan Rakyat.  Demokrasi Indonesia secara formil adalah
              demokrasi Pancasila.  Demokrasi di Indonesia tersebut pun terus
                                43
              berkembang dan berubah dari masa proklamasi hingga sekarang
              masa setelah reformasi dalam sistem berjalannya pemerintahan,
              namun tidak secara keseluruhan atau total. Selain itu kedudukan
              atau letak Pancasila dalam Politik Hukum Nasional juga perlu dilihat
              keberadaannya.
                    Banyaknya negara yang merubah sifat dari otoriter menuju
              demokrasi dan keberadaan Pancasila dalam Politik Hukum
              Nasional  menimbulkan  pertanyaan  mengenai,  bagaimana
              demokrasi tersebut menjadi pilihan para negara yang sebelumnya
              merupakan negara yang lebih bersifat otoriter, dan bagaimanakah
              kedudukan Pancasila dalam Politik Hukum Nasional Indonesia.




              41  Arinanto. Satya. 2015. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Studi Hukum
                 Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Cetakan ke-4 Jakarta.
              42  Sri Soemantri. 1986. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Alumni.
                 Bandung. hlm. 14
              43  Juniarto. 1984. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 25



                                         44
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57