Page 52 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 52
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
revolusi politik yang luar biasa dimana transisi dari otoritarianisme
atau totaliterianisme menjadi demokrasi telah terjadi dilebih dari
40 negara. Rezim otoriterianisme sebelumnya berubah secara
signifikan, mereka mulai masuk ke dalam masa transisi menuju
negara yang demokratis. 41
Hal tersebut juga terjadi dalam Indonesia, walaupun sejak
awal proklamasi kemerdekaan Indonesia secara tidak langsung
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi
tersebut salah satunya tercermin pada pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga perwakilan
rakyat seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
42
Perwakilan Rakyat. Demokrasi Indonesia secara formil adalah
demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia tersebut pun terus
43
berkembang dan berubah dari masa proklamasi hingga sekarang
masa setelah reformasi dalam sistem berjalannya pemerintahan,
namun tidak secara keseluruhan atau total. Selain itu kedudukan
atau letak Pancasila dalam Politik Hukum Nasional juga perlu dilihat
keberadaannya.
Banyaknya negara yang merubah sifat dari otoriter menuju
demokrasi dan keberadaan Pancasila dalam Politik Hukum
Nasional menimbulkan pertanyaan mengenai, bagaimana
demokrasi tersebut menjadi pilihan para negara yang sebelumnya
merupakan negara yang lebih bersifat otoriter, dan bagaimanakah
kedudukan Pancasila dalam Politik Hukum Nasional Indonesia.
41 Arinanto. Satya. 2015. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Studi Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Cetakan ke-4 Jakarta.
42 Sri Soemantri. 1986. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Alumni.
Bandung. hlm. 14
43 Juniarto. 1984. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 25
44