Page 50 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

diketahui bahwa Indonesia negara dengan Ideologinya yakni
Pancasila tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara
lain dan begitu pula konsep hukum negara hukum Pancasila
dan hal tersebut perlu dikaji bagaimana konsep negara hukum
Pancasila di Indonesia dan apa konsekuensinya jika suatu produk
hukum atau kebijakan negara tidak mencerminkan nilai-nilai atau
filosofi yang terkandung dalam suatu Ideologinya. Hal tersebut
juga tentu tidak lepas dari bagaimana dinamika politik hukum di
Indonesia.
Politik hukum muncul sebagai disiplin hukum alternatif di
tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas
hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Latar belakang
ilmiah yang menjadi raison d’etre kehadiran politik hukum adalah
akibat dari ketidakpuasan para teoritisi hukum terhadap model
pendekatan hukum yang ada. 36
Politik hukum adalah kebijakan
Politik hukum muncul dasar penyelenggaraan negara dalam
sebagai disiplin bidang hukum yang akan, sedang dan
hukum alternatif di telah berlaku, yang bersumber dari
tengah kebuntuan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat
metodologis untuk mencapai tujuan negara yang
dalam memahami dicita-citakan. Menurut Abdul
37
kompleksitas Hakim Garuda Nusantara, politik
hubungan antara hukum adalah kebijakan hukum (legal
hukum dan entitas
bukan hukum. policy) yang hendak diterapkan atau
dilaksanakan secara nasional oleh
suatu pemerintahan negara tertentu.
38
36 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum. RajaGrafindo Persada.
Jakarta. hlm. 12
37 Ibid., hlm. 31-32
38 Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Nasional. Makalah disampaikan pada Karya
Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH

42