Page 46 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Pasal 82A angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi
Undang-Undang.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyaratan.
Pranoto and Kukuh Tejomurti. 2017. The Personal Electronic Data
Security on the Implementation of Solo Smart City According
to the Perspective of Privacy Protection Law’. Journal of Law,
Policy, and Globalization, 66(2017), 61.
Ramlan Surbakti. 2009. Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia’.
Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 7(2), 6.

Reza Fikri Febriansyah. 2019. ‘Refleksi Penetapan Perppu Ormas.’
Satya Arinanto. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak
Asasi Manusia. Yogyakarta.

Schneider, C. J., & Peardon, T. P. 1953. John Locke, Second Treatise
of Government. The Western Political Quarterly. https://doi.
org/10.2307/442193

Selian, D. L., & Melina, C. 2018a. KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA
DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.
Lex Scientia Law Review. https://doi.org/10.15294/lesrev.
v2i2.27589
Selian, D. L., & Melina, C. 2018b. KEBEBASAN BEREKSPRESI DI
ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA. Lex Scientia Law Review, 2(2), 189–198. https://
doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Convenan on Civil and Political Rights, , LN
Tahun 2005 Nomor 119, TLN 4558. Ps. 22.

37