Page 44 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 44
AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA
Daftar Pustaka
A. Irman Putra Sidin. 2017. ‘Konstitusionalitas Kewenangan Komisi
Yudisial Dalam Proses Seleksi Pengangkatan Hakim.’ Jurnal
Ketatanegaraan, 04(2017), 151.
AALF Van Dullemen. 1947. Staatnoodrecht en Democratie. Deen
Haag: University of Amsterdam.
Bagir Manan. 1992. Lembaga Kepresidenan. UII Press. Yogyakarta
Bala Bakri. 2019. ‘Relasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia: Upaya
Penciptaan Harmoni Dalam Kehidupan Bernegara.’ Jurnal
Ketatanegaraan, 12(2019), 111.
Bayu Hermawan. 2018. UU Ormas Pengaruhi Kebebasan Berserikat.
Republika, p. 24.
Danang Risdiarto. 2018. ‘Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan
Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia.’
Jurnal Legislasi Indonesia, 15(01), 59.
Effendi dan Evandri. 2014. HAM Dalam Dinamika / Dimensi Hukum,
Politik, Ekonomi, dan Sosial.Ghalia. Bogor
Eryanto Nugroho. 2018. Sipil Dianggap Ancaman Dalam UU Ormas’.
Kompas, p. 24.
Evelyn Aswad. 2018. ‘The Future of Freedom of Expression Online.’
Duke Law & Technology Review, 26(8), 45.
Fahd Riyadi. 2019. Menakar Sikap Dua Ormas Besar NU dan
Muhammadiyah terhadap Perppu Ormas. Retrieved July 22,
2019, from https://konsillsm.or.id/2017/08/09/menakar-
sikap-dua-ormas-besar-nu-dan-muhammadiyah-terhadap-
perppu-ormas/
35