Page 39 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 39
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
30
permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan
dan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau
31
paham yang bertentangan dengan Pancasila .
Apabila diperhatikan, dalam penjelasan UU Nomor
16 Tahun 2017 menyatakan bahwa maksud dari “tindakan
permusuhan” adalah “pernyataan, ucapan, sikap, atau aspirasi,
baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik
maupun tidak melalui media elektronik yang memunculkan
kebencian, baik terhadap kelompok
tertentu maupun terhadap setiap
orang termasuk kepada penyeleggara
Berdasarkan
Hukum Hak negara. Pemidanaan atas ormas dan
Asasi Manusia individu yang melakukan tindakan
internasional, Hak yang dinilai melanggar ketentuan apa
Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 82A, dengan
dapat dibatasi ancaman hukuman paling singkaat
dengan sejumlah enam bulan dan paling lama satu
ukuran ketat yang 32
telah ditentukan tahun Dan pidana seumur hidup atau
oleh instrumen paling singkat lima tahun dan paling
hukum HAM lama 20 tahun yntuk tindak pidana
internasional yang berdimensi Suku, Agama, Ras,
melalui ICCPR. dan Antar Golongan dan penistaan
30 (Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Nomor 16
Tahun 2017tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi
Undang-Undang
31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
32 (Pasal 82A angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
30
