Page 35 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

2005 yang memberikan jaminan atas hak setiap orang atas
kebebasan berserikat . Penghormatan dunia internasional atas
27
hak kebebasan berekspresi, berserikat menunjukkan arti penting
kebebasan berserikat dalam perkembangan demokrasi dan
sebuah negara hukum.
Menurut Konvenan Hak-Hak Sipil Politik (International
Convenant on Civil and Political Rights /ICCPR) secara eksplisit
dijelaskan bahwa dimungkinkannya suatu pembatasan atau
pengurangan atas berbagai kategori hak asai, meskipun hal
itu dilaksanakan secara situasional dan bersyarat. Persoalan
ini mengindikasikan bahwa perspektif atau instrumen HAM
membolehkan suatu pelaksanaan pemenuhan keamanan dalam
skala besar, mengancam keamanan
umum, masalah bencana alam, dan
Menurut sebagainya . Sejauh prasarat tersebut
28
Konvenan Hak- diimplementasikan tetap menjunjung
Hak Sipil Politik demokrasi dan dilakukan semata-
(International
Convenant on mata demi terwujudnya kesejahteraan
Civil and Political sosial. Konvenan Sipil yang disusun
Rights /ICCPR) untuk mencari suatu keseimbangan
secara eksplisit antaraa kepentingan ‘murni’
dijelaskan bahwa sebuah negara untuk menghadapi
dimungkinkannya penyalahgunaan kekuasaan oleh
suatu pembatasan rezim otoriter dengan melegitimasi
atau pengurangan
atas berbagai situasi bahaya darurat domestiknya.
kategori hak asai,... Menurut Konvenan Sipil ini pengaturan
27 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Convenan on Civil and Political
Rights, , LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN 4558. Ps. 22, n.d
28 Evelyn Aswad. 2018. ‘The Future of Freedom of Expression Online.’ Duke Law & Technology
Review, 26(8), 45.

26