Page 30 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

untuk mengatur secara tegas kegiatan dan keberadaan bermacam-
macam organisasi dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia
mempunyai gaya berpikir yang berparadigma Pancasila, yaitu pola
pikir masyarakat Indonesia yang berfokus pada sikap kekeluargaan.
Perkembangan yang terjadi pada masyarakat mengindikasikan
bahwa adanya dinamika dalam pemikiran, pengetahuan, gagasan,
serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Hal ini dikarenakan
bangsa Indonesia senantiasa menghendaki adanya kemajuan
berpikir dan bertindak untuk mewujudkan tujuan hidup bersama.
Pembentukan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan adalah
salah satu bentuk pembangunan
hukum nasional dengan dasar Pancasila Kita tidak dapat
yang merupakan paradigma berpikir membiasakan diri
masyarakat Indonesia. bahwa tidak perlu
Kita tidak dapat membiasakan Undang-undang
diri bahwa tidak perlu Undang- mengaturnya dan
cukup aturan eksekutif
undang mengaturnya dan cukup
saja, apakah itu dalam
aturan eksekutif saja, apakah itu dalam
bentuk Perppu yang
bentuk Perppu yang dibuat oleh dibuat oleh presiden,
presiden, peraturan menteri atau peraturan menteri
lainnya karena apabila kita kaji maka atau lainnya karena
sesungguhnya kita tanpa sadar mau apabila kita kaji maka
sesungguhnya kita
membangkitkan era monarki absolut
tanpa sadar mau
yang telah lama kita tinggalkan. Akan
membangkitkan
tetapi tidak berarti bahwa apa yang era monarki absolut
sudah diatur tentang ormas dalam yang telah lama kita
Undang-undang adalah apa yang tinggalkan.
sesungguhnya pranata democratic

21