Page 27 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

peringatan tertulis; penghentian kegiatan; dan / atau pencabutan
surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Ormas yang tidak taat ketika diberikan sanksi administratif dari
waktu yang ditentukan oleh Perppu dan menteri hukum dan HAM
sesuai dengan kewenangannya dalam Perppu dapat menjatuhkan
sanksi penghentian kegiatan, dan jika ormas tersebut tidak
mengindahkan sanksi penghentian kegiatan, maka menteri dapat
melakukan pencabutan status badan hukum dari ormas tersebut
dan dinyatakan bubar tanpa ada perlawanan di luar pengadilan.
Oleh karena itu, menteri hukum dan HAM yang diberikan tugas
untuk pemberian dan pencabutan izin ini tanpa disadari telah
melampaui batas kewenangannya dan akan memunculkan
ketidakpastian hukum.
Apabila kita komparasikan dengan UU Nomor 17 Tahun
2013 khususnya pada tata cara pembubaran ormas telah diatur
melalui mekanisme peradilan sesuai dengan Pasal 68 UU Ormas
tersebut. Dalam pembubaran ormas seharusnya melalui prinsip
kehati-hatian, sebagaimana halnya dengan partai politik. UUD 1945
telah menyebutkan bahwa pembubaran partai melalui Mahkamah
Konstitusi dan juga pembubaran Yayasan juga melalui lembaga
peradilan. Ketentuan dalam Perppu ini terbukti mendiskreditkan
norma yang ada dan tidak memenuhi pertimbangan objektif karena
Perppu ini mencerminkan kemunduran dalam peradaban hukum
dan melanggar due process of law. Kewenangan pembubaran
ormas berada pada satu tangan yaitu tangan kekuasaan pemerintah
tanpa memperhatikan ada perubahan positif pada demokratisasi
dan penghormatan HAM di era reformasi.

18