Page 25 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang di
Negara Indonesia diwakili oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
bersama dengan Presiden…”.
Menurut ALLF Van Dullemen, ada syarat hukum tata negara
darurat untuk menetapkan Perppu, pertama eksistensi negara
tergantung tindakan darurat yang dilakukan, kedua tindakan
tersebut diperlukan karena tidak bisa digantikan dengan tindakan
lain, ketiga tindakan tersebut bersifat sementara dan terakhir
ketika tindakan diambil oleh parlemen tidak daoat secara nyata
dan sungguh-sungguh . Pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI
17
Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 persyaratan keadaan
yang wajib dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa:
pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak
untuk menyelesaikan masalah secara hukum secara cepat
berdasarkan Undang-undang; kedua, Undang-undang yang
dibutuhkan itu belum ada sehingga
terjadi kekosongan hukum, atau
Pada Putusan ada undang-undang tapi belum
Mahkamah memadai; ketiga, kekosongan hukum
Konstitusi RI Nomor tersebut tidak daoat diatasi dengan
138/PUU-VII/2009, cara membuat undang-undang secara
dijelaskan 3 prosedur karena memakan waktu yang
persyaratan cukup lama sedangkan keadaan yang
keadaan yang wajib
dipenuhi dalam hal mendesak tersebut perlu kepastiaan
ikhwal kegentingan untuk segera diselesaikan.
yang memaksa:... Pertimbangan pada Putusan
MK RI Nomor 138/PUU-VII/2009 dan
pandangan Dullemen sejatinya cukup
17 AALF Van Dullemen. 1947. Staatnoodrecht en Democratie. Deen Haag: University of
Amsterdam

16