Page 20 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Hal Ikhwal Keadaan “Kegentingan Yang
Memaksa”
Dalam penetapan Perppu wajib memperhatikan dua
permasalahan pokok, yaitu tolok ukur “kegentingan yang
memaksa” dan tentuanya materi dari Perppu tersebut. Menurut
Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang hal ikhwal
“kegentingan yang memaksa” telah digeser dari subjetivitas
absolut presiden menjadi subjektivitas limitatif, yaitu sepanjang
tiga syarat dalam Putusan MK terpenuhi, yaitu: pertama,
adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu
masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang
yang berlaku; kedua, adanya kekosongan hukum yang tidak
dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang; dan
ketiga adalah undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum
ada sehingga kekosongan hukum.
Kalaupun undang-undang tersebut
tersedia, maka dinilai tidak memadai Menurut Putusan
9
untuk mengatasi keadaan . MK Nomor 138/
PUU-VII/2009
Penilaian objektivitas Perppu tentang hal ikhwal
adalah menjadi kewenangan Dewan “kegentingan
Perwakilan Rakyat (selanjutnya DPR) yang memaksa”
untuk nantinya memberikan atau tidak telah digeser dari
memberikan persetujuan terhadap subjetivitas absolut
Perppu tersebut menjadi Undang- presiden menjadi
Undang sehingga pasca Putusan MK subjektivitas
limitatif,…

9 Ihsanuddin. 2019. ‘3 (tiga) Syarat Kondisi Genting
Untuk Terbitkan Perppu.’ Retrieved February 22, 2022,
from Kompas website: https://nasional.kompas.
com/read/2013/10/23/1707249/ Ini.3.Syarat.
Kondisi.Genting.Untuk.Terbitkan.Perppu

11