Page 18 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

21 tahun era reformasi dinilai oleh beberapa sejumlah ormas telah
melanggar hak kebebasan berekspresi dan persoalan hal ikhwal
“kegentingan yang memaksa”. Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu
Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan “Ormas dilarang menganut,
mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila”. Adapun penjelasan atas Pasal
ini menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “ajaran atau
paham yang bertentangan Pancasila antara lain ajaran ateime,
komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan
untuk mengganti/ mengubah Pancasila dan UUD 1945. Frasa kata
“menganut” jika diartikan secara harfiah adalah meyakini di dalam
hati dan pikiran yang belum muncul ke dalam sebuah perbuatan
konkrit. Bahwa seseorang menganut atau tidak menganut
seseuatu doktrin, keyakinan atau kepercayaan, hal tersebut adalah
sepenuhnya hak setiap orang untuk memiliki kemerdekaan pikiran
dan hati nurani dan hak untuk beragama yang dijamin oleh norma
Pasal 28 E UUD 1945.
Persoalan lain adalah siapakan
yang berwenang memutuskan Persoalan lain
apakah ormas tertentu “menganut, adalah siapakan
mengembangkan, dan menyebarkan yang berwenang
memutuskan
paham yang bertentangan dengan apakah ormas
Pancasila. Apabila paham yang dianut tertentu “menganut,
dan disebarkan adalah paham ateis, mengembangkan,
komunis, marxis-leninisme maka dan menyebarkan
dengan mudah dapat dipahami paham yang
maksud dan kriterianya. Namun frasa bertentangan
dalam penjelasan yang mengatakan dengan Pancasila.
“atau paham lain yang bertujuan untuk

9