Page 16 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Di sisi lain, pengaturan Ormas di Indonesia dapat dinilai tidak
banyak berubah. Dimulai dengan dikeluarkannya Stb. 1870-64
tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Peraturan
yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama hingga 1985. Pada
tahun tersebut lahirlah Undang-Undang No 8/1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas
telah didefinisikan bahwa Ormas adalah organisasi yang dibentuk
oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai
tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila.
Menurut Eryanto Nugroho,
Peneliti Pusat Studi Hukum dan
Di sisi lain, pengaturan
Kebijakan (PSHK), menyebutkan Ormas di Indonesia
bahwa proses kelahiran UU Ormas dapat dinilai tidak
kala itu lebih kepada faktor politis banyak berubah.
daripada pertimbangan hukum. Risalah Dimulai dengan
dikeluarkannya Stb.
rapat yang membahas UU tersebut
1870-64 tentang
menunjukan ada tiga pendekatan
Perkumpulan-
yang digunakan dalam membuat UU Perkumpulan
yang disahkan Presiden Soeharto Berbadan Hukum.
tanggal 17 Juni 1985 ini. Pertama, Peraturan yang berisi
pendekatan asas tunggal Pancasila. 11 pasal ini bertahan
Pada 1980-an, Ormas Islam memang cukup lama
hingga 1985.
menjamur namun pemerintah Presiden
org/10.15294/lesrev.v2i2.27589

7