Page 12 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

AHUN 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya Perppu Ormas)
yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang
T Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(selanjutnya UU Ormas) yang mana menimbulkan polemik pro dan
kontra di masyarakat. Alasan Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas
adalah dikarenakan keadaan yang memaksa dan adanya ormas-
ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah
menyatakan bahwa jika penerbitan UU Ormas adalah mengacu
terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas maka prosedur
penegakan hukum terhadap ormas yang bermasalah hukum
akan lebih lama karena harus melalui
proses surat peringatan dan proses
Pemerintah
penngadilan. Beberapa Ormas menyikapi
menyatakan bahwa
antara mendukung dan menolak adanya
jika penerbitan
peraturan UU Ormas tersebut. Ormas UU Ormas adalah
yang menolak diantaranya adalah Hizbut mengacu terhadap
Tahrir Indonesia (HTI), Dewan Dakwah UU Nomor 17 Tahun
Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam 2013 tentang Ormas
1
(Persis) . Adapun alasan penolakan maka prosedur
penegakan hukum
adalah Perppu tersebut dinilai melanggar
terhadap ormas
ketentuan dalam konstitusi mengenai
yang bermasalah
proses hukum yang adil (due process hukum akan lebih
of law), UU Ormas dinilai melanggar hak lama karena harus
asasi manusia Pasal 28E Undang-Undang melalui proses.
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1 Bayu Hermawan. 2018. UU Ormas Pengaruhi Kebebasan Berserikat. Republika. hlm. 24

3