Page 13 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

1945 (selanjutnya UUD 1945) khususnya tentang kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan UU
Ormas dinilai bertentangan dengan asas pertanggungjawaban
pidana.
Sedangkan Ormas yang mendukung justru berasal dari
ormas besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan NU
terhadap keputusan pemerintah dalam penerbitan Perppu Ormas
itu dapat dilihat dari pernyataan NU dan Banser sebagai sayap
organisasinya yang sangat aktif memobilisasi massa untuk menolak
kegiatan HTI di sejumlah daerah, selain itu juga NU mendorong
pemerintah untuk menerbitkan peraturan dan membubarkan HTI.
Ormas besar lain seperti Muhammadiyah menyatakan bahwa
UU Ormas tersebut dinilai sebagai
indikasi ancaman terhadap demokrasi,
indikasi pemerintah yang represif,
Isu yang menarik
dikaji secara akademis persoalan hal ikhwal kegentingan yang
dalam polemik memaksa, dan dinilai bertentangan
penerbitan Perppu dengan konstitusi yang menjamin
Ormas yang telah kebebasan berserikat dan berkumpul.
disahkan menjadi Namun Muhammadiyah juga menolak
UU tersebut adalah ormas-ormas yang hendak mengganti
pasal-pasal yang ideologi Pancasila dan UUD 1945 .
2
dinilai bertentangan
tentang kebebasan Isu yang menarik dikaji secara
berserikat,berkumpul, akademis dalam polemik penerbitan
dan mengeluarkan Perppu Ormas yang telah disahkan
pendapat,... menjadi UU tersebut adalah pasal-
pasal yang dinilai bertentangan

2 Fahd Riyadi. 2019. Menakar Sikap Dua Ormas Besar NU dan Muhammadiyah terhadap
Perppu Ormas. Retrieved July 22, 2022, from https://konsillsm.or.id/2017/08/09/
menakar-sikap-dua-ormas-besar-nu-dan-muhammadiyah-terhadap-perppu-ormas/

4