Page 17 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 17
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
Soeharto kala itu menilai Ormas-Ormas itu perlu ditertibkan. Kedua,
menyangkut usaha membasmi ideologi komunis. Ketiga, pengaruh
doktrin wadah tunggal yaitu pemerintah menghendaki agar setiap
8
organisasi sejenis berada dalam satu pot .
Pada era reformasi bergulir, UU Ormas tahun produk
orde baru ini kembali dipersoalkan karena relevansi UU tersebut
dengan kondisi saat ini. Maka, revisi UU Ormas kembali menggema
di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Namun, menurut
Jimly Asshidiqie, dalam sejarah perkembangan Ormas pasca
kemerdekaan dinilai sebagian besar Ormas tersebut ‘dinegarakan’.
Ormas pada masa orde lama dimiliki negara yang segala
sesuatunya diatur oleh negara. Begitu pula pada zaman orde
baru, Ormas merupakan perpanjangan tangan dari negara. Jadi
banyak Ormas yang ‘menyusu’ pada negara”. Dalam era reformasi
ini, Jimly Asshidiqie berperndapat bahwa dalam jangka pendek
harus ada pemisahan yang jelas antara negara dan masyarakat
madani karena antara Ormas tak dapat
lagi menggantungkan hidup organisasi
Pada era reformasi kepada bantuan negara. Namun jika
bergulir, UU Ormas ditilik pada kehidupan Ormas jangka
tahun produk orde panjang, hal ini akan menimbulkan
baru ini kembali kemandirian pada Ormas dan LSM
dipersoalkan tersebut karena demokrasi tidak akan
karena relevansi berjalan dengan sempurna kalau
UU tersebut
dengan kondisi ketiga unsur tersebut tidak kuat.
saat ini. Penerbitan Perppu Ormas
yang kemudian disahkan sebagai UU
Nomor 16 Tahun 2017 setelah melewai
8 Eryanto Nugroho. 2018. Sipil Dianggap Ancaman Dalam UU Ormas’. Kompas. hlm. 24.
8
