Page 19 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945” maka akan
bersifat multitafsir. Sifat multitafsir ini memunculkan kesempatan
bagi pemerintah untuk bertindak sesuai kehendak pemerintah
dengan mengklaim dan mencabut status badan hukum
serta membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai
berbeda pandangan dengan keepentingan politik pemerintah.
Kemultitafsiran ini dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan
kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945. Sedangkan di sisi pemerintah memandang UU Ormas
dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 karena untuk
menjaga ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta membangun
kesadaran hukum bagi ormas-ormas yang pada saat ini diindikasi
tidak memiliki kesadaran hukum dalam bermasyarakat dengan
bertindak anarkis dan melanggar hukum. Berdasarkan pada
latar belakang yang telah dijabarkan pada bagian pendahuluan,
maka artikel ini akan mengkaji permasalahan meliputi apakah
unsur subjektivitas Presiden dalam pembentukan Perppu Ormas
Nomor 2 Tahun 2017 sebagai rujukan UU Nomor 16 Tahun 2017
telah memenuhi syarat hal ikhwal “kegentingan yang memaksa”?
kemudian, bagaimana konstitusionalitas UU Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan penghormatan atas
Hak Kebebasan Berekspresi, Berserikat, dan Berkumpul Warga
Negara yang telah dijamin UUD 1945?

10