Page 22 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

(regeling) dalam bentuk Perppu yang addressat norm-nya bersifat
umum-abstrak dengan memuat beberapa larangan tambahan
terkait kegiatan ormas serta pemberatan sanksi administratif dan
sanksi pidana . Maka dengan adanya Perppu tersebut, Presiden
14
dapat membubarkan setiap Ormas yang menurut subjektivitas
Presiden diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
karena Perpu tersebut menghapus pula kewenangan yudikatif
dalam konteks pembubaran ormas.
Persoalan substasial lainnya Persoalan substasial
dalam Perppu Ormas adalah lainnya dalam
penggunaan hukum pidana secara Perppu Ormas
berlebihan (overcriminalization) dalam adalah penggunaan
bentuk beberapa rumusan tindak hukum pidana
secara berlebihan
pidana baru yang sebelumnya tidak (overcriminalization)
ada dalam UU Ormas beserta ancaman dalam bentuk
sanksi pidana sampai dengan pidana beberapa rumusan
penjara seumur hidup bagi setiap tindak pidana baru
anggota dan pengurus Ormas yang yang sebelumnya
melanggar larangan tersebut, padahal tidak ada dalam
dalam perspektif consensus view UU Ormas beserta
of crime, konsensus (kesepakatan) ancaman sanksi
masyarakat merupakan justifikasi pidana sampai
dengan pidana
ditetapkannya suatu perbuatan sebagai penjara seumur
kejahatan sehingga penetapan suatu hidup bagi setiap
perbuatan sebagai kejahatan secara anggota dan
subjektif dan sepihak oleh penguasa pengurus Ormas
yang ada dalam masyarakat tersebut yang melanggar
seharusnya tidak dapat dibenarkan. larangan tersebut,,,
Consensus view of crime adalah

14 Reza Fikri Febriansyah. (2019). ‘Refleksi Penetapan Perppu Ormas.

13