Page 21 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

tersebut harus dapat tergambar secara lebih eksplisit, baik dalam
konsiderans “Menimbang” maupun “Penjelasan Umum” dari Perppu
10
tersebut .
Menurut Bagir Manan , dalam “hal ikhwal kegentingan
yang memaksa” tidak sekadar diartikan dengan adanya bahaya
ancaman atau kegentingan lain yang berkenaan dengan Negara
atau rakyat . Muh. Yamin menyatakan bahwa ada atau tidaknya
11
keadaan yang memaksa itu penilaiannya menurut kebijaksanaan
pemerintah . Penilaian tentang terjadinya keadaan darurat negara
12
yang menimbulkan kegentingan yang memaksa secara objektif
baru terjadi ketika Perppu itu disahkan oleh DPR berdasarkan
13
ketentuan Pasal 22 UUD 1945 .
Menurut Reza Fikri Febriansyah,
Menurut Bagir hal ikhwal “Kegentingan yang memaksa”
Manan , dalam “hal
ikhwal kegentingan yang digambarkan dalam konsiderans
yang memaksa” “Menimbang” dan “Penjelasan
tidak sekadar Umum” Perppu Ormas terlihat sangat
diartikan dengan didominasi oleh argumentasi pragmatis
adanya bahaya berdasarkan logika induktif Presiden
ancaman atau Joko Widodo atas kekhawatirannya
kegentingan lain
yang berkenaan terhadap kegiatan ormas tertentu
dengan Negara yang diduga bertentangan dengan
atau rakyat. Pancasila dan UUD 1945 sehingga
Presiden mengambil kebijakan untuk
menetapkan norma pengaturan
10 Farhan Permaqi. (2017). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa’. Jurnal Legislasi
Indonesia, 14(04), 155.
11 Bagir Manan. 1992. Lembaga Kepresidenan. UII Press. Yogyakarta.
12 Wirjono Prodjodikoro. (1970). Asas Hukum Tata Negara Indonesia. Iblam. Jakarta.
13 Jimly Ashidiqie. 2008. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Amandemen
Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rhieneka Cipta. Jakarta.

12