Page 24 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang…” sehingga frasa “undang-undang” norma konstitusi
ini seharusnya dimaknai secara limitatif, yakni hanya “Undang-
Undang” dan tidak meliputi “Perppu”.
Keikutsertaan dan persetujuan perwakilan rakyat di DPR
pada setiap proses pencantuman ketentuan pidana dalam
peraturan perundang-undangan sangat penting guna menjaga
keseimbangan antara ius puniendi yang dimiliki pihak penguasa
dan a rights not to be punished
arbitrarily yang dimiliki rakyat sebagai
Keikutsertaan
salah satu bentuk jaminan hak asasi
dan persetujuan
manusia . Oleh karena itu diharapkan perwakilan rakyat
16
terwujud suatu proses bahwa rakyat di DPR pada setiap
melalui perwakilannya di DPR ikut aktif proses pencantuman
dalam membahas dan memberikan ketentuan pidana
dalam peraturan
persetujuan terhadap jenis perbuatan
perundang-undangan
yang dapat dipidana, pengaturan
sangat penting
mengenai pertanggungjawaban guna menjaga
pidana, jenis dan bobot pidana keseimbangan
yang akan dijatuhkan, serta cara antara ius puniendi
pelaksanaan dari pidana yang akan yang dimiliki pihak
penguasa dan a rights
diatur dalam peraturan perundang-
not to be punished
undangan. Hal ini dikuatkan dalam
arbitrarily yang
salah satu pertimbangan hukum
dimiliki rakyat sebagai
(ratio decidendi) Putusan MK No. 132/ salah satu bentuk
PUU-XIII/2015 bahwa “…Menyatakan jaminan hak asasi
suatu perbuatan yang semula bukan manusia.
perbuatan pidana menjadi perbuatan
16 J.M. van Bemmelen. 1987. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bina Cipta.
Bandung.

15