Page 26 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

dan sangat jelas menjelaskan bagaimana posisi perppu Nomor 2
Tahun 2017 tersebut secara formil dan materiil. Bentuk penetapan
Perppu ormas ini secara politik hukum mengabaikan prinsip
aspek-aspek yang terkandung dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan apalagi Perppu menjadi satu norma yang
daya ikatnya setara dengan undang-undang. Desakan politik untuk
memberikan suatu isyarat bahwa pemerintah tidaklah tepat dalam
mengeluarkan Perppu Ormas yang mana pada praktik dan fakta
ormas yang terdaftar secara hukum di Indonesia berjalan sesuai
dengan anggaran dasar. Dengan berbagai alasan pemerintah
yang mengaitkan dengan landasan
untuk menguatkan Hak Asasi Manusia
merujuk pada artikel 4 ICCPR, dengan Pemerintah membuat
penilaian atas ancaman terhadap jalan pintas dalam
kehidupan bangsa Indonesia dan pengaturan ormas
eksistensi Negara Kesatuan Republik dan cara berhukum
yaitu dengan cara
Indonesia.
penyingkatan
Pemerintah membuat jalan prosedur hukum
pintas dalam pengaturan ormas dan dalam proses
cara berhukum yaitu dengan cara pembubaran
penyingkatan prosedur hukum dalam terhadap ormas
proses pembubaran terhadap ormas yang dinilai pantas
yang dinilai pantas untuk dibubarkan untuk dibubarkan
menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 menurut UU Nomor
17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan tentang Organisasi
yaitu melalui lembaga pengadilan. Kemasyarakatan yaitu
Ketentuan Perppu Ormas yang melalui lembaga
menyebutkan bahwa “...Sanksi pengadilan.
administratif yang dimaksud adalah: a

17