Page 23 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 23

ANTOLOGI PROBLEMATIK
              RANAH  PEMBANGUNAN
              SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
              DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
              DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
              NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

              suatu pandangan tentang kejahatan  yang berfokus pada
              pelindungan kepentingan mayoritas anggota masyarakat melalui
              instrumen hukum pidana. Secara lebih lengkap, Larry J. Siegel
              mengemukakan bahwa dalam perspektif  consensus view  of
              crime: “The majority of citizen in a society share common ideals
              and work toward a common good and that crimes are acts that are
              outlawed because they conflict with the rules of the majority and
                                  15
              are harmful to society.” . Berawal dari argumentasi Larry J. Siegel
              dapat dikemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikonstruksikan
                                      sebagai kejahatan karena perbuatan
                                      tersebut melanggar values of the vast
      Penetapan bahwa suatu           majority of society dan dalam sistem
       perbuatan melanggar
         values of the vast           pemerintahan Republik Indonesia.
         majority of society          Penetapan bahwa suatu perbuatan
       hanya dapat dilakukan          melanggar values of the vast majority
        melalui mekanisme             of society  hanya  dapat  dilakukan
         pembahasan dan               melalui mekanisme pembahasan dan
       persetujuan bersama            persetujuan bersama antara Presiden
        antara Presiden dan           dan DPR dalam bentuk Undang-
         DPR dalam bentuk
       Undang-Undang guna             Undang guna menjamin terwujudnya
      menjamin terwujudnya            proses  share common ideals and
       proses share common            work toward a common good dalam
      ideals and work toward          masyarakat melalui perwakilannya
      a common good dalam             di parlemen (DPR). Konsep ini yang
        masyarakat melalui            diakomodir dalam Pasal 28J ayat (2)
          perwakilannya di
          parlemen (DPR).             UUD  RI  yang  menyatakan  bahwa
                                      “Dalam menjalankan hak dan
                                      kebebasannya,  setiap orang wajib

              15   Larry J. Siegel. (2011). Criminology (Seventh Ed). Lowell: University of Massachusetts



                                         14
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28