Page 28 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Represifititas dan Konstitusionalitas Terhadap Hak
Kebebasan Berekspresi dan Prinsip Negara Hukum
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Salah satu pelaksanaan atas hak setiap orang untuk
berkumpul, berserikat, dan berekspresi adalah dengan
pembentukan ormas. Ormas adalah tempat bagi partisipasi
masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi guna
untuk menghormati kebebasan, kesetaraan, dan kejujuran. Oleh
karena itu, ormas dinilai sebagai wadah yang tepat untuk aktualisasi
18
kebebasan berserikat dan berkumpul . Ormas juga memiliki
istilah lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu
organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok
orang yang secara sukarela menyediakan pelayanan kepada
masyarakat umum tanpa bertujuan nirlaba. Organisasi tersebut juga
sering diterjemahkan dalam bahasa
inggris sebagai Non-Governmental
Organization (NGO) atau Organisasi non Salah satu
pemerintah. pelaksanaan atas
Hak kebebasan atau kemer- hak setiap orang
dekaan berserikat dan berkumpul untuk berkumpul,
berserikat, dan
dijamin secara konstitusional dalam
berekspresi
pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik
adalah dengan
Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya pembentukan
(UUD NRI 1945) yang menyebutkan ormas.
bahwa “Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul,

18 Julie Fraser. 2019. ‘Challenging State-centricitty and legalism: promoting the role of social
institutions in the domestice implementation of International Human Rights Law.’ International
Journal of Human Rights, 23(5), 974.

19