Page 33 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 33
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
tindakan Ormas yang dinilai melanggar hukum, padahal
pertanggungjawaban hukum menjadi penting sebagai pijakan
untuk menilai bekerjanya dan kepatuhan negara terhadap prinsip
negara hukum.
Apabila pertimbangan subjektif Presiden adalah menyikapi
persoalan menghadapi ormas intoleran, namun langkah pemerintah
menerbitkan UU Nomor 16 Tahun 2017 yang merupakan produk
dari Perppu Ormas tahun 2017 seharusnya mengedepankan
asas kehati-hatian dan tidak reaktif. Pemerintah seharusnya
mengedepankan pada koridor politik negara yang demokratis,
menghormati standar hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.
Apabila ketiga hal tersebut diabaikan, tindakan pemerintah ini
berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dan mengancam
serta memberangus partisipasi politik
warga negara. Padahal ketentuan
mekanisme pembubaran Ormas pun
Indonesia sebagai sudah diatur sedemikian rupa dan jelas
negara hukum, dalam UU Ormas yang lama. Meski
penghormatan
atas hak asasi pemberian sanksi berupa pembubaran
manusia adalah sebuah Ormas dipandang sebagai
keniscayaan. bentuk pembatasan kebebasan
Hak asasi berserikat, namun langkah tersebut
Manusia sendiri dapat dilakukan sepanjang diatur UU,
adalah hak-hak
yang diperoleh dan ada alasan kuat serta menjamin
manusia karena prinsip proporsionalitas untuk
keberadaannya pembekuan atau pembubaran ormas.
sebagai manusia. Indonesia sebagai negara
hukum, penghormatan atas hak asasi
24
