Page 34 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

manusia adalah keniscayaan. Hak asasi Manusia sendiri adalah
hak-hak yang diperoleh manusia karena keberadaannya sebagai
manusia. Manusia memiliki bukan karena diberikan oleh masyarakat,
negara, atau berdasarkan pada hukum positif melainkan semata-
mata berdasarkan martabatanya sebagai manusia .
24
Pernyataan tersebut inheren dengan Teori Hak Kodrat John
Locke yang menyebutkan bahwa:
“Semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren aatas
kehidupan, kebebasan, dan harta, yang merupakan milik mereka
sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. ”.
25
Pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan
berkumpul dan berorganisasi
ditegaskan pada Pasal 20 Piagam
PBB yang dikenal dengan Universal
“Semua individu
Declaration of Human Rights. Pasal dikaruniai oleh alam,
20 (1) DUHAM menyatakan bahwa hak yang inheren
“everyone has the right to freedom of aatas kehidupan,
kebebasan,
peacefull assembly and association”
dan harta, yang
ayat (2) “No one may be compelled to
merupakan milik
belong to an association . Selanjutnya mereka sendiri
26
Pasal 22 Konvenan Internasional dan tidak dapat
tentang Hak Sipil dan Politik dipindahkan atau
(International Convenant on Civil and dicabut oleh negara.”
Political Rights/ICCPR) sebagaimana
diratifikasi pada UU Nomor 12 Tahun

24 Satya Arinanto. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Yogyakarta.
25 Schneider, C. J., & Peardon, T. P. (1953). John Locke, Second Treatise of Government. The
Western Political Quarterly. https://doi.org/10.2307/442193
26 Universal Declaration of Human Rights. Pasal 20 (1),” 2019

25