Page 36 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

hak-hak asasi tertentu dan penerapan situasi darurat diatur secara
spesifik pada Pasal 4 dan prinsip-prinsip umumnya dilengkapi
dengan Pasal 5. Pada Pasal 4 Konvenan Sipil menyatakan bahwa
7 hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Namun tidak berarti
dalam kondisi darurat dapat mengabaikan hak asasi lainnya dan
tetap untuk memenuhi kewajiban untuk mematuhi dan memenuhi
ketentuan hukum internasional lain.
Berdasarkan pada uraian tersebut, tentunya kita dapat
menyatakan bahwa kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat
yang dinyatakan dalam Pasal 19 ICCPR dan hak berorganisasi
/ berasosiasi (Pasal 21 ICCPR) bisa dijadikan sebagai subjek
derogasi (pembatasan dan pengurangan). Subjek dari derograsi
sendiri termuat dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Sub-Pasal 19.
Pengaturan Pasal 20 menjadi pagar pembatas kebebasan
berekspresi dan menyatakan pendapat. Persoalan ini sangat
relevan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam
bentuk tulisan, gambar, atau audio yang didalamnya berisi seruan
atau propaganda untuk perang. Di sisi
lain pembatasan dalam kebebasan
berekspresi dibatasi juga dalam Dalam Konvenan
konteks menyuarakan atas kebencian Hak-Hak Sipil
atas dasar kebangsaan, ras, agama Politik / ICCPR
yang merupakan suatu tindakan secara tegas
pennghasutan untuk melakukan dijelaskan bahwa
diskriminasi. dimungkinkannya
Dalam Konvenan Hak-Hak Sipil sebuah pembatasan
atau pengurangan
Politik / ICCPR secara tegas dijelaskan atas berbagai
bahwa dimungkinkannya sebuah kategori hak asasi,...
pembatasan atau pengurangan atas
berbagai kategori hak asasi, walaupun

27