Page 40 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

agama, sparatisme, dan menyebarkan paham yang yang
bertentangan dengan Pancasila .
33
Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia internasional,
Hak Asasi Manusia dapat dibatasi dengan sejumlah ukuran ketat
yang telah ditentukan oleh instrumen hukum HAM internasional
melalui ICCPR. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tidak ditemukan
mekanisme peradilan yang dijamin oleh negara apabila sebuah
ormas hendak menggugat atas keberatan tindakan sepihak
negara. Ketiadaan kesempatan di ruang peradilan pada UU Nomor
16 Tahun 2017 dinilai melanggar Pasal 14 ICCPR, Pasal 17 dan 18
UU Nomor 39 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai
penyelenggaraan peradilan yang adil dan imparsial.
Konstitusionalitas UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Penerapan due
Organisasi Kemasyarakatan menjadi process of law
Undang-Undang dinilai bermasalah sebagai ciri dari
karena bertentangan dengan norma- negara hukum
norma HAM yang telah disebutkan dan menghormati
dalam UUD NRI 1945, UU Nomor nilai-nilai Hak
Asasi Manusia
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
telah dinegasikan
Manusia, dan Konvenan Internasional
dengan legitimasi
33 Pasal 82A angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang waktu yang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti terlalu lama.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi
Undang-Undang

31