Page 37 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 37
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
hal tersebut dilakuka secara situasional dan bersyarat. Perihal
ini mengindikasikan instrumen HAM membolehhkan kompromi
dalam mengimplementasikan pemenuhan HAM, misalnya:
terjadinya gangguan keamanan dalam situasi yang besar,
mengancam keamanan umum, bencana alam. Asalkan prasyarat
itu diimplementasikan dengan tetap menghormati demokrasi dan
dilaksanakan hanya untuk terwujudnya kesejahteraan umum. ICCPR
disusun untuk menformulasikan keseimbangan antara kepentingan
negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan
melegitimasi situasi bahaya darurat nasional. Menurut ICCPR,
pengaturan pembatasan hak-hak asasi tertentu dan penggunaan
kondisi darurat ditentukan secara terbatas berdasarkan Pasal 4
dan prinsip-prinsip umum dilengkapi dengan Pasal 5. Tidak berarti
bahwa dalam kondisi darurat dapat mengabaikan hak asasi lainnya
dan tetap untuk menghormati ketentuan hukum internasional.
Dalam konteks UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas
(UU sebelum diterbitkannya Perppu
Ormas), penjatuhan sanksi atas
Tidak berarti ormas melalui beberapa tahap, yaitu
bahwa dalam peringatan tertulis (Pasal 62-63),
kondisi penghentian bantuan dan penghentian
darurat dapat sementara kegiatan (Pasal 64),
mengabaikan pencabutan surat keterangan terdaftar
hak asasi lainnya atau badan hukum (Pasal 67-69), dan
dan tetap untuk pembubaran (Pasal 70-71). Menurut
menghormati
ketentuan hukum UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013
internasional. tentang Ormas telah ditentukan
jangka waktu atau lamanya proses
pengadilan dari permohonan sampai
28
