Page 38 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

putusan. Berdasarkan Pasal 71 diatur bahwa selama 60 hari dan
dapat diperpanjang selama 20 hari, permohonan pembubaran
ormas diputus oleh Pengadilan Negeri. Apabila terjadi keberatan
dengan Putusan Pengadilan Negeri, Ormas dapat langsung
mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam tempo 14 hari sejak
putusan diterima. Mahkamah Agung memberikan putusan dalam
waktu selama 60 hari permohonan kasasi dicatat (Pasal 77 ayat (2)).
Namun di dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 (Hasil pengesahan
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas) menyebutkan
bahwa pembubaran cukup dengan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia melalui pencabutan Ruang lingkup
status badan hukum (Pasal 61 ayat pengaturan
(1) Jo. Pasal 80 A) setelah melalui larangan ormas
penjatuhan surat peringatan yang juga sumir karena
tidak hanya
berlaku selama tujuh hari. Penilaian melarang ormas
apakah ormas melanggar atau menyebarkan ajaran
bertentangan dengan Pancasila dan atheis, marxisme /
UUD NRI 1945 akan sangat subyektif leninisme, namun
dan berpotensi melanggar HAM, juga ormas dilarang
karena hanya diputuskan sepihak melakukan tindakan
berdasarkan pandangan pemerintah . permusuhan ...
29
Ruang lingkup pengaturan
larangan ormas juga sumir karena
tidak hanya melarang ormas menyebarkan ajaran atheis, marxisme
/ leninisme, namun juga ormas dilarang melakukan tindakan

29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

29