Page 43 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 43
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
menurut subjektivitas Presiden diduga bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945 karena Perpu tersebut menghapus
pula kewenangan yudikatif dalam konteks pembubaran
ormas;
2. Materi muatan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Ormas terkait pemberian sanksi peringatan sampai pada
pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme keberatan di
pengadilan bakal membahayakan pertumbuhan demokrasi.
Pemerintah berpotensi menyalahgunakan kekuasaan,
khususnya mengancam kebebasan berekspresi, berkumpul
dan berserikat. Pemerintah berpotensi menyalahgunakan
kekuasaan, khususnya mengancam kebebasan berekspresi,
berkumpul dan berserikat. Meskipun di bagian penjelasan
UU Ormas merujuk Pasal 4 Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik, namun dinilai tidak membedakan situasi
darurat. Dalam aspek ketatanegaraan dibedakan menjadi
dua yakni staatsnoodrecht dan noodstaatsrecht. Oleh karena
itu kita dapat menilai dengan tanpa penjelasan kualifikasi
situasi ini, pemerintah dapat setiap saat menggunakan
otoritasnya membubarkan Ormas.
34
