Page 45 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 45
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
Farhan Permaqi. 2017. Politik Hukum Pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas
Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa’. Jurnal Legislasi
Indonesia, 14(04), 155.
Ihsanuddin. 2019. ‘3 (tiga) Syarat Kondisi Genting Untuk Terbitkan
Perppu.’ Retrieved February 22, 2019, from Kompas website:
https://nasional.kompas.com/read/2013/10/23/1707249/
Ini.3.Syarat.Kondisi.Genting.Untuk.Terbitkan.Perppu
J.M. van Bemmelen. 1987. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material
Bagian Umum. Bina Cipta. Bandung.
Jimly Ashidiqie. 2008. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah
Perubahan Amandemen Keempat UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Rhieneka Cipta. Jakarta.
Julie Fraser. 2019. ‘ Challenging State-centricitty and legalism:
promoting the role of social institutions in the domestice
implementation of International Human Rights Law.’
International Journal of Human Rights, 23(5), 974.
Larry J. Siegel. 2011. Criminology (Seventh Ed). Lowell: University
of Massachusetts.
No TitleUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi
Undang-Undang.
Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Nomor 16 Tahun 2017tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi
Undang-Undang.
36
