Page 41 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

ICCPR. Ketentuan pelarangan atas paham dan organisasi
merupakan langkah dan hal yang tidak mudah karena diantaranya
terkait dengan sejarah, psikologi, suasana kebatinan, dan ideologi
yang sulit dihapus dalam waktu cepat.
Penerapan due process of law sebagai ciri dari negara hukum
dan menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah dinegasikan
dengan legitimasi waktu yang terlalu lama. Pembubaran ormas
hanya dengan menerbitkan surat keputusan pemerintah akan
menutup ruang kesempatan komunikasi dan partisipasi yang
konstruktif antara pemerintah dan ormas-ormas. Instrumen HAM
menyebutkan bahwa hak asasi untuk berekspresi, berserikat/
berkumpul bisa dibatasi dengan
alasan kepentingan umum, keamanan
nasional, dan moral. Pembatasan
Instrumen HAM tersebut dapat bermakna mengurangi
menyebutkan melalui aturan yang pasti, sah, dan
bahwa hak asasi terukur . Perihal pembatasan telah
34
untuk berekspresi, diatur pada Pasal 28J ayat (1) dan (2)
berserikat/
berkumpul UUD NRI 1945 jo Pasal 19 ayat (1), (2),
bisa dibatasi dan (3) Konvenan Internasional ICCPR.
dengan alasan Apabila kita komparasikan
kepentingan dengan tata cara pembubaran ormas
umum, keamanan yang telah diatur pada UU Nomor 17
nasional, dan Tahun 2013 tentang Ormas (UU Lama)
moral.
adalah tepat, yakni melalui pembinaan
(peringatan) dan pembubaran melalui
pengadilan. UU Nomor 16 Tahun 2017

34 Pranoto and Kukuh Tejomurti. 2017. The Personal Electronic Data Security on the
Implementation of Solo Smart City According to the Perspective of Privacy Protection Law’.
Journal of Law, Policy, and Globalization, 66(2017), 61

32