Page 31 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

rules dan otomatis keseluruhan akan dan terus konstitusional .
21
Apabila dalam Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi
UU Nomor 16 Tahun 2017 ternyata dinilai inkonstitusional, maka living
constitution wajib berdiri tegak dan membersihkan Undang-undang
ini dari virus inkonstitusional yang ada dalam batang tubuh undang-
undang. Kedua pranata yaitu negara dan organisasi kemasyarakatan
adalah pranata yang saling membutuhkan, tapi kedua subjek ini kita
tidak akan menyepakati mempunyai kewenangan yang absolut.
Negara tidak dapat mempunyai kewenangan absolut. Begitu
juga dengan Ormas, semua harus tunduk pada norma-norma
demokratis konstitusional. Namun yang kita perlu membangun
desain konstitutional adalah sifat
keistimewaan sebuah organisasi
Pada perjalanan masyarakat, sifat keistimewaan
sejarah Ormas di sesungguhnya dimiliki oleh negara
Indonesia, tegas
disebutkan bahwa sebagai organisasi kekuasaan.
sejarah perjuangan Pada perjalanan sejarah Ormas
kemerdekaan Negara di Indonesia, tegas disebutkan bahwa
Republik Indonesia, sejarah perjuangan kemerdekaan
ormas merupakan Negara Republik Indonesia, ormas
wadah utama merupakan wadah utama dalam
dalam pergerakan
kemerdekaan, pergerakan kemerdekaan, diantaranya
diantaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
Muhammadiyah dan yang didirikan sebelum kemerdekaan
Nahdlatul Ulama yang Republik Indonesia. Peran dan track
didirikan sebelum record ormas yang telah berjuang
kemerdekaan
Republik Indonesia. 21 A. Irman Putra Sidin. 2017. ‘Konstitusionalitas
Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi
Pengangkatan Hakim.’ Jurnal Ketatanegaraan, 04(2017),
151

22