Page 29 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

dan mengeluarkan pendapat”. Maka UUD NRI 1945 secara
langsung memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau
berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyatakan
pendapat . Jaminan oleh konstitusi tersebut diberikan kepada setiap
19
orang dalam bentuk hak untuk bebas mendirikan, membentuk atau
ikut serta sebagi anggota atau pun menjadi pengurus organisasi
dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, implementasi hak
kebebasan berserikat dan berkumpul berkaitan dengan syarat-
syarat dan tata cara pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan
serta pembubaran organisasi itu perlu diatur dengan Undang-
undang sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyebutkan
bahwa “kemerdekaan berserikat
Urgensi pengaturan dan berkumpul, mengeluarkan
atas organisasi pikiran dengan lisan dan tulisan
kemasyarakatan dan sebagainya ditetapkan dengan
berkenaan dengan undang-undang” .
20
kenyataan bahwa setiap Urgensi pengaturan atas
orang dalam hidup
senantiasa bersentuhan organisasi kemasyarakatan berkenaan
baik sengaja atau dengan kenyataan bahwa setiap
tidak dengan berbagai orang dalam hidup senantiasa
organisasi dalam bersentuhan baik sengaja atau tidak
bermacam bentuk dengan berbagai organisasi dalam
seperti perseroan, bermacam bentuk seperti perseroan,
perkumpulan, yayasan,
instansi pemerintah dan perkumpulan, yayasan, instansi
lain sebagainya,... pemerintah dan lain sebagainya
sehingga menjadi sangat penting

19 Bala Bakri. 2019. ‘Relasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia: Upaya Penciptaan Harmoni Dalam
Kehidupan Bernegara.’ Jurnal Ketatanegaraan, 12(2019), 111
20 Zain Badjeber. 2019. ‘Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Pelaksanaannya.’
Jurnal Ketatanegaraan, 11(2019), 26.

20