Page 14 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AMBIGUITAS PEMBANGUNAN KESADARAN
HUKUM DAN REPRESIFITAS
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat, serta mengenai asas pertanggungjawaban pidana yang
dinilai telah dilanggar. Dalam sistem politik demokratis, watak
hukum seharusnya adalah bersifat responsif dan akomodatif.
3
Substansi hukum yang dihasilkan di dalam beragam peraturan
perundangan yang ada seharusnya menghormati dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia (selanjutnya HAM). HAM menjadi salah satu
ukuran penegak hukum. Dalam sistem tersebut terjalin komunikasi
serasi antara opini publik melalui wakil-wakilnya, juga media massa,
agamawan, cendikiawan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(selanjutnya LSM) dengan pemerintah . Pemaknaan terhadap
4
demokrasi menuntut kehendak setiap orang untuk menghindari
sikap etnosentrisme. Demokrasi memberikan peluang bagi
setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara
proporsional karena kebebasan yang
dimilikinya dibatasi oleh kebebasan
orang lain . Perwujudan demokrasi Dalam sistem
5
dalam implementasi bukanlah suatu politik demokratis,
hal yang mudah karena memerlukan watak hukum
waktu yang panjang serta pelaksanaan seharusnya
adalah bersifat
dari berbagai hal yang paradoks
responsif dan
dalam waktu bersamaan. Kebebasan
akomodatif.
berekspresi adalah bagian penting

3 Selian, D. L., & Melina, C. (2018a). KEBEBASAN
BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. Lex Scientia
Law Review. https://doi.org/10.15294/lesrev.
v2i2.27589
4 Effendi dan Evandri. 2014. HAM Dalam Dinamika / Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan
Sosial. Ghalia. Bogor.
5 Ramlan Surbakti. 2009. Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia’. Jurnal Masyarakat
Kebudayaan Dan Politik, 7(2), 6

5