Page 15 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 15
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
dalam demokrasi dalam berlangsungnya demokrasi serta
partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik
dalam hal partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan
atau hal pemungutan suara. Di awal reformasi di Indonesia
juga penegakan HAM menjadi tuntutan utama bagi masyarakat.
Masyarakat menuntut dan menghendaki adanya kesempatan
untuk dapat menyampaikan penndapat dengan baik melalui
tulisan ataupun lisan, dapat berpartisipasi dalam pemerintahan
dan kemudian dapat berorganisasi. Diskursus demokrasi dan
kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul telah melalui
sejarah panjang. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang
demokratis dapat dilihat dari desain
demokrasi pada dua era pemerintahan
Sejarah mencatat
bahwa kemerdekaan Indonesia, yaitu Orde Lama dan Orde
6
Republik ini Baru .
bersentuhan dengan Sejarah mencatat bahwa
peran organisasi kemerdekaan Republik ini bersen-
kemasyarakatan tuhan dengan peran organisasi
(Ormas). Kehadiran kemasyarakatan (Ormas). Kehadiran
sejumlah
Ormas sebelum sejumlah Ormas sebelum kemer-
kemerdekaan dekaan secara langsung ikut berperan
secara langsung dalam mengusir penjajah di bumi
ikut berperan dalam pertiwi ini, misalnya: organisasi per-
mengusir penjajah di gerakan Boedi Oetomo yang dianggap
bumi pertiwi ini,... sebagai Ormas tertua di Indonesia
dan garda depan dalam kebangkitan
nasional .
7
6 Ramlan Surbakti. 2009. Op Cit
7 Selian, D. L., & Melina, C. 2018b. KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. Lex Scientia Law Review, 2(2), 189–198. https://doi.
6
