Page 54 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

45
hukum dilakukan untuk mengabdi pada kepentingan kekuasaan.
Intinya seperti penegakan hukum dimanipulasi sedemikian rupa
untuk kepentingan kekuasaan. Tipologi ini biasanya dilakukan
pada masyarakat yang lemah secara ekonomi, sumber daya, dan
kekuatan rakyat tidak bisa dibentuk. Dalam keadaan masyarakat
yang seperti itu maka kekuasaan akan mendorong masyarakat
untuk bersedia menyerahkan sebagian kebebasannya untuk diikat
oleh hukum. 46
Autonomous Law, dengan munculnya Autonomous Law
tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakan represi.
Hal ini menjadi cikal bakal yang sekarang biasa disebut dengan
“rule of law” yang mengandung arti lebih dari sekedar eksistensi
hukum. Rule of law merujuk pada aspirasi hukum dan politik,
penciptaan sebuah pemerintahan berdasarkan hukum, bukan
berdasarkan orang. Autonomous Law berorientasi kepada
mengawasi kekuasaan represif,
hal ini layaknya seperti kekuasaan
berdasarkan hukum yaitu hukum hanya
Autonomous
Law, dengan sebagai sarana untuk memerintah,
munculnya berhubungan dengan kekuasaan
Autonomous Law berdasarkan hukum. Autonomous Law
tertib hukum menghendaki kehadiran hukum yang
menjadi sumber tidak berpihak, netral dan bebas dari
daya untuk kepentingan politik. Hukum positif
menjinakan
represi. ditegakkan untuk menentukan bahwa
persetujuan publik yang dibuktikan
oleh tradisi atau proses konstitusional

45 Ibid. hlm. 73-95
46 FX Adji Samekto. Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas.
Semarang. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Universitas Diponegoro. 2013. Hlm. 91

46