Page 61 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

Maka dari itu dapat dilihat demokrasi bisa dikatakan
menjadi sistem yang didambakan oleh rakyat yang mulai tidak
mau terkekang oleh kepentingan penguasa. Demokrasi mulai
dipilih oleh rakyat yang sadar bahwa memiliki andil dalam proses
bernegara. Bila dilihat dari syarat terbentuknya negara atau
pengertian negara menurut Konvensi Montevidio tahun 1993
mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (Rights and
Duties of States) yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat
dikatakan sebagai bujek hukum internasional apabila memiliki
58
unsur-unsur yaitu: (1) penduduk yang tetap, (2) wilayah tertentu,
(3) Pemerintah yang berdaulat, (4) kemampuan mengadakan
hubungan dengan negara-negara lain
atau pengakuan oleh negara lain.
Dalam hal penduduk yang tetap
Maka disini rakyat
yang dimaksud adalah sekumpulan
secara tidak
manusia yang hidup bersama di sautu langsung memiliki
tempat terten tu sehingga merupakan peran penting
satu kesatuan masyarakat yang diatur dalam kehidupan
ileh suatu tertib hukum. bernegara. Rakyat
ingin berpartisipasi
Maka disini rakyat secara tidak
atau memiliki peran
langsung memiliki peran penting
dalam menentukan
dalam kehidupan bernegara. Rakyat bagaimana negara
ingin berpartisipasi atau memiliki peran tersebut berjalan,
dalam menentukan bagaimana negara salah satunya adalah
tersebut berjalan, salah satunya adalah melalui produk
melalui produk hukum. Rakyat memilih hukum.
secara langsung Wakil Rakyat dalam

58 Huala Adolf. 2003. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. RajaGrafindo. Jakarta.
hlm 3

53