Page 62 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

sebuah lembaga negara yang diharapkan dapat menyampaikan
aspirasinya, atau mewakili perannya dalam bernegara. Hal yang
paling mungkin terjadi adalah suatu demokrasi dimana fungsi
legislatif dijalankan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan
fungsi eksekutif dan yudikatif juga dijalankan melalui pemilihan
umum yang dijamin keabsahannya. Pada kondisi ini, Hans Kelsen
menyatakan pendapatnya bahwa suatu pemerintahan adalah
sebuah “perwakilan” karena sepanjang pejabat-pejabatnya dipilih
oleh rakyat, maka pejabat tersebut bertanggungjawab penuh
terhadap pemilihnya. Jika kemudian pemerintahan tidak bisa
bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya, maka hal ini tidak
bisa disebut sebagai “perwakilan yang sesungguhnya”. 59
Dapat dilihat juga pendapat John Locke mengenai negara
dalam bukunya The Second Treatise of Government menyatakan
negara itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat, maka kekuasaan
negara berasal dari rakyat, kekuasaan
negara tersebut dijalankan oleh para
Jika kemudian pejabat negara, dan agar kekuasaan
pemerintahan para pejabat negara tidak absolut maka
tidak bisa kekuasaan negara dipisah menjadi tiga
bertanggungjawab (trias politika, yaitu kekuasaan legislatif,
penuh terhadap kekuasaan eksekutif dan kekuasaan
pemilihnya, maka federatif) agar tidak ada kesempatan
hal ini tidak bisa
disebut sebagai bagi seorang penguasa pun menjadi
“perwakilan yang diktator. Sebab jika terjadi monopoli
sesungguhnya”. kekuasaan pada satu orang, maka
hal itu akan menjadi sebab utama
untuk berbuat tidak adil, untuk korupsi
59 Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Cetakan pertama. Penerbit
Nuansa dan penerbit Nusamedia. Bandung. hlm. 409

54