Page 60 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 60
ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI
1. Freedom to express opinions at elections
2. Freedom to express opinions on the platform
3. Freedom of the Press
Berikutnya seperti yang telah disebutkan diatas bahwa
konfigurasi politik demokratis akan menghasilkan produk hukum
yang responsive. Produk hukum responsif adalah produk hukum
yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan
masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan
besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau
individu-individu dalam masyarakat, hasilnya akan bersifat
responsif terhadap tuntutan-tuntutan
kelompok-kelompok sosial atau
individu-individu dalam masyarakat.
56
Ilmu hukum
adalah ilmu sosial Walaupun hal tersebut diatas
yang memiliki tidak selalu dapat terjadi secara
kemungkinan- mutlak. Ilmu hukum adalah ilmu
kemungkinan, sosial yang memiliki kemungkinan-
bukan ilmu eksakta
yang bersifat pasti. kemungkinan, bukan ilmu eksakta
Maka kemungkinan yang bersifat pasti. Maka kemungkinan
penyimpangan dapat penyimpangan dapat terjadi, sebab
terjadi, sebab tidak tidak ada suatu negara pun yang
ada suatu negara pun secara murni menerapkan sistem
yang secara murni yang demokratis ataupun otoriter.
menerapkan sistem Namun hipotesa di atas adalah sebuah
yang demokratis
ataupun otoriter. keidealan yang dapat dicapat dari
masing-masing penggunan sistem
tersebut. 57
56 Satya Arinanto, Op. Cit.
57 Ibid.,
52