Page 68 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

pada struktur tata hukum di Indonesia. Hamid menggambarkan
perbandingan antara Kelsen dan Nawiaski tersebut dalam bentuk
piramida. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum
Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori
tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: 74
1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD
1945).
2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap
MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Formell gesetz: Undang-Undang.
4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hirarkis
mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan
Bupati atau Walikota.

Staatsfundamentalnorm adalah norma dasar negara, yakni
sebagai norma tertinggi, sementara Staatsgrundgesetze merupakan
aturan-aturan dasar negara. Biasanya aturan-aturan dasar negara
ini apabila dituangkan dalam suatu dokumen negara disebut
dengan undang-undang dasar atau Verfassung, dan apabila
dituangkan dalam beberapa dokumen akan disebut sebagai aturan
dasar atau Grundgesetze. Aturan dasar negara yaitu menentukan
tata cara membentuk peraturan perundangan lainnya yang
mengikat umum, sifatnya berupa aturan-aturan pokok, dan belum
mengandung suatu sanksi, dan sifatnya masih umum. Formelle
Gesetze atau undang-undang (formal), yang biasanya sudah
dapat dilekatkan ketentuan memaksa, baik paksaan pelaksanaan

74 Ibid. Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan. Pada Tahun
2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

60