Page 69 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGULIK INDONESIA NEGARA
BERDASARKAN KONSEP NEGARA
HUKUM PANCASILA

atau berupa hukuman. Pada sistem undang-undang inilah suatu
tata norma hukum baru dapat mengikat secara nyata. Terakhir
yaitu Verordnungen dan Autonome Satzungen atau peraturan
pelaksanaan dan peraturan otonom yang bersifat delegasian atau
atribusian. Hans Nawiasky lebih lanjut menyatakan yang disebut
pertauran perundang-undangan dalam suatu negara adalah
Formelle Gesetze dan semua peraturan pelaksanaannya. 75
Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm
76
pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat
sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu.
Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah
untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan
untuk menguji hukum positif. Dengan
ditetapkannya Pancasila sebagai
staatsfundamentalnorm maka pem- Penempatan
bentukan hukum, penerapan, dan Pancasila sebagai
pelaksanannya tidak dapat dilepaskan staatsfundamen-
talnorm pertama kali
dari nilai-nilai Pancasila. 77
disampaikan oleh
Namun dengan penempatan Notonagoro. Pancasila
Pancasila sebagai staatsfundamental- dilihat sebagai cita
norm berarti menempatkannya di hukum (rechtsidee)
atas Undang-undang Dasar. Jika merupakan bintang
pemandu.
demikian, Pancasila tidak termasuk
dalam pengertian konstitusi, karena

75 Darji Darmodiharjo & Sidharta, Op. cit., hlm. 224
76 Notonagoro. Tanpa tahun. “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah
Fundamentil Negara Indonesia)” dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara. Cetakan Keempat.
Pantjuran Tudjuh. Jakarta.
77 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa‟at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Setjen dan
Kepanitraan MK-RI. Jakarta. hlm. 171

61