Page 70 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini
dapat dilakukan dengan melacak kembali konsep norma dasar
dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat
Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan
78
UUD 1945.
Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State
mengatakan pengertian Konstitusi sebagai berikut :

“The constitution in the formal sense is a
certain solemn document, a set of legal
norms that may be changed only under
the observation of special prescriptions,
the purpose of which it is to render the
change of these norms more difficult. The
constitution in material sense consist of
those rules which regulate the creation of
the general legal norms, in particular the
creation of statutes.” 79
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menyatakan bahwa,
Penempatan Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari Konstitusi
sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat
dijadikan sebagai standar valuasi konstitusionalitas norma hukum
yang lebih rendah. Bahkan juga dapat digunakan sebagai prinsip-
prinsip dalam menafsirkan konstitusi. Dengan posisi Pembukaan
UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi, maka pokok-pokok
pikiran yang terkandung di dalamnya, termasuk Pancasila,
benar-benar dapat menjadi rechtsidee dalam pembangunan

78 Ibid., 172
79 Hans Kelsen. 1961. General Theory of Law and States. Russel & Russel. New York. hlm. 124

62