Page 59 - BUKU KENDARAAN BERMOTOR LISNAS AGUS HERMANTO

BAB V KEBIJAKAN DAN REGULASI

3. Pengaturan Insentif Keuangan terkait industry Pendukung
Agar menarik minat investor, pemerintah akan memberikan insentif
tax holiday. Insentif ini merupakan pembebasan pajak penghasilan
(PPh) dalam waktu tertentu. Ada tiga industri yang rencananya bisa
mendapatkan fasilitas ini, yakni industri motor listrik yang terintegrasi
dengan pembuatan magnet, industri motor listrik yang terintegrasi dengan
pembuatan kumparan, serta industri baterai. Kemudian pengurangan PPh
(tax allowance) bagi industri komponen dan pendukung lainnya. Selain itu
akan diberikan dukungan pasar yang besar dengan membebaskan pajak,
agar harga mobil listrik bisa murah, dan masyarakat tertarik membelinya.
Dengan penerapan Tax Holiday dan Tax Allowance bagi investasi baru
maupun perluasan diharapkan untuk menarik Foreign Direct Investment
(FDI) seperti terlihat dalam aturan Kementerian Keuangan dalam tabel 6
berikut.
Kebijakan PMK No 35 tahun 2018 terkait tax holiday yang memuat
62
simplifikasi proses dan konten tersebut merupakan evolusi dari dua
peraturan sebelumnya yaitu PMK No 130 tahun 2011 dan PMK No 159
tahun 2015. Kemudahan-kemudahan tax holiday yang diatur pada PMK
No. 35 tahun 2018 ini antara lain:
1. Tax holiday 100% (persen) tanpa range;
2. Makin tinggi investasi makin lama tax holiday;
Nilai investasi Rp500 miliar-Rp1 triliun mendapat 100%
(persen) tax holiday selama 5 tahun;
Nilai investasi di atas Rp1 trilun miliar-Rp5 triliun dapat
100% (persen) tax holiday selama 7 tahun;
Nilai investasi di atas Rp5 miliar-Rp15 triliun mendapat
100% (persen) tax holiday selama 10 tahun;
Nilai investasi di atas 15 triliun-Rp30 triliun mendapat
100% (persen) tax holiday selama 15 tahun;
Nilai investasi di atas Rp30 triliun mendapat 100% (persen)
tax holiday selama 20 tahun
3. Mendapat 50% (persen) PPh selama 2 tahun sejak tax holiday
selesai.
4. Kriteria industry pioneer diperluas menjadi 17 cakupan industri
dengan bidang usaha sebanyak 153 jenis.

62 Peraturan Menter! Keuangan No 35 /PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan
55
POKOK-POKOK PEMIKIRAN Dr. AGUS HERMANTO