Page 60 - BUKU KENDARAAN BERMOTOR LISNAS AGUS HERMANTO

Dr. Agus Hermanto

Tabel 6. Peraturan PMK No 35 tahun 2018

Dalam Insentif Investasi Tax Allowance yang bertujuan Meningkatkan
Kegiatan Investasi Langsung Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi,
Serta Untuk Pemerataan Pembangunan Dan Percepatan Pembangunan
Bagi Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu,
terkait Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
63
Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu, dengan lingkup insentif:
1. 30% (persen) Pengurangan Pajak Penghasilan Netto
2. Dari jumlah Penanaman modal, diberikan selama 6 tahun,
masing-masing 5% (persen) per tahun
3. Diberikan kepada 143 sektor
Berdasarkan kebijakan untuk mendorong industry kendaraan listrik
ini akan dilakukan beberapa revisi kebijakan tax allowance antara lain:
1. Jumlah Industri Penerima akan diperluas dengan ditambahkan
sektor industri padat karya,berdasarkan rekomendasi dari
Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, serta Kementerian Pariwisata
2. Proses pengajuan tax allowance akan lebih cepat dan sederhana
3. Hitungan tax allowance juga harus memiliki kepastian agar
investor bisa menerka efisiensi beban yang akan diperoleh
pasca realisasi investasi di Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi DPR RI yang beragendakan Pengembangan
Industri Kendaraan Bermotor Listrik Nasional pada akhir 2018 lalu,
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian mengusulkan
pemberian insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Usulannya,

63 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2015
Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau
Di Daerah-daerah Tertentu

56 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK NASIONAL