Page 102 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 102

SOLIDARITAS UNTUK  BAB V
                                                                 PALESTINA & ROHINGYA




                 Rohingya. Namun draf itu telah mendapatkan tanggapan keberatan
                 dari parlemen Myanmar. Mereka ingin agar resolusi itu di-drop, tidak
                 dimasukan ke dalam agenda AIPA. Tentu saja hal itu tak bisa diterima
                 delegasi Indonesia.
                      Kami sebenarnya sangat terbuka kepada Myanmar untuk
                 mengkoreksi dan memperbaiki draf resolusi itu, jika mereka keberatan
                 dengan redaksi awal yang kami bawa. Jika mereka keberatan dengan
                 nada kecaman terhadap aksi kekerasan atas etnis Rohingya, kami telah
                 mengusulkan untuk memperlunak resolusi tersebut menjadi resolusi
                 atas krisis kemanusiaan di Myanmar. Mereka menolak juga. Mereka
                 mengatakan  tidak  ada  krisis  kemanusiaan  di Myanmar.  Malah  delegasi
                 parlemen mengatakan bahwa mereka di Rohingya itu teroris. Tentu kami
                 keberatan karena dunia sudah menyaksikan kekerasan terhadap orang-
                 orang biasa dan lemah.
                      Forum lobi yang dihadiri Indonesia, Myanmar, Filipina dan Singapura
                 akhirnya tak berhasil menemukan kesimpulan.
                      Posisi delegasi parlemen kita jelas, resolusi atas Rohingya itu sama
                 sekali bukan untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar, tapi untuk
                 memberi bukti jika ASEAN dan AIPA benar-benar hadir saat terjadi krisis
                 kemanusiaan di halaman rumahnya sendiri. Kita bisa dan biasa menyusun
                 resolusi atas konflik di Palestina, atau kawasan lainnya, misalnya, tapi
                 anehnya  kita  sulit  sekali  menyusun  resolusi  atas  konflik  yang  terjadi  di
                 kawasan kita sendiri. Itu yang kami sampaikan kepada delegasi negara lain.

                      Penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine tidak mungkin bisa
                 dicapai jika tidak melibatkan pemerintah dan parlemen Myanmar, itu
                 sebabnya melalui AIPA kami mendorong mereka untuk menyusun
                 resolusi atas isu tersebut. Selain Myanmar, krisis itu tidak mungkin juga
                 diselesaikan  jika  tidak  ada  dorongan  dari  dunia  internasional,  terutama
                 dari pemerintah dan parlemen negara-negara ASEAN yang sekawasan.
                      Meski dalam sidang Komite Eksekutif siang tadi beberapa
                 negara masih menggantung  sikapnya, karena  beberapa  dari mereka
                 berpandangan jika isu itu hanyalah isu terbatas antara delegasi Indonesia
                 dengan delegasi Myanmar, namun karena kegigihan sikap delegasi
                 Indonesia dalam membahas isu Rohingya, akhirnya sejumlah negara



                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  93
                                                                         DARI SENAYAN
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107