Page 119 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

Masyarakat internasional telah memberikan penilaian tegas terhadap
situasi krisis di Myanmar. Di dalam Sidang IPU (Inter Parliamentary Union)
ke-137 di St. Petersburg, Rusia, pada Oktober 2017, mereka telah mengakui
urgensi untuk mengatasi situasi melalui sebuah resolusi. Begitu juga
halnya dengan PBB, yang juga telah menerbitkan laporan dan resolusi
atas situasi yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Sebagai anggota IPU, dan
juga PBB, mestinya parlemen negara-negara ASEAN juga memberikan
perhatian yang serupa atas isu tersebut.
Krisis kemanusiaan di Rohingya adalah krisis kemanusiaan berat,
tidak hanya untuk Asia Tenggara, tetapi untuk komunitas global. Itu
sebabnya kami meminta agar AIPA tidak lagi mendiamkan masalah ini,
karena masa depan ASEAN sangat tergantung pada sikap anggotanya
dalam menyelesaikan masalah-masalah regional yang menarik perhatian
global. Itu posisi DPR RI dalam sidang AIPA kali ini.
Sebagaimana diketahui, resolusi mengenai Rohingya ini sebenarnya
sudah kami perjuangkan sejak Sidang Umum ke-38 AIPA di Manila, tahun
2017 silam, tapi terus ditolak oleh delegasi parlemen Myanmar. Karena
mekanisme pengambilan keputusan di AIPA menganut sistem konsensus,
akhirnya tak ada resolusi terkait isu tersebut. Tahun lalu, sebagai bentuk
protes, delegasi Indonesia akhirnya membalas dengan menolak untuk
membahas resolusi lain dalam bidang politik jika isu Rohingya ini tidak
dibicarakan. Itu sebabnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah AIPA,
tahun lalu tidak ada resolusi dalam bidang politik.
Berkaca dari pengalaman tahun lalu tersebut, maka dalam Sidang
AIPA kali ini, selain resolusi mengenai Rohingya, delegasi parlemen
Indonesia juga mengajukan draf resolusi penting lainnya, yaitu mengenai
amandemen Statuta AIPA. Jika mekanisme pengambilan keputusan AIPA
tidak segera diubah, ada banyak isu penting dan genting yang mungkin akan
diabaikan oleh AIPA hanya karena salah satu negara anggotanya keberatan,
atau tidak menganggap penting persoalan tersebut. Kasus Rohingya
adalah contoh konkretnya. Dan kami, delegasi parlemen Indonesia, tidak
ingin hal semacam ini berulang. Itu sebabnya kami mendorong agar AIPA
mereformasi dirinya melalui amandemen statuta.

110 KATA FADLI