Page 17 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 17

POLITIK
                                                                       & DEMOKRASI  BAB I
                                                                            KITA



                                                 (1)


                           ISU DWIKEWARGANEGARAAN
                   JANGAN ASAL CARI SIMPATI DIASPORA


                             ESUDAH mencuatnya kasus dwikewarganegaraan mantan
                             Menteri ESDM Arcandra Tahar, yang diketahui memiliki
                             Paspor Amerika Serikat, dan munculnya kasus siswi anggota
                             Paskibraka asal Depok, Gloria Natapradja Hamel, secara hampir
                 Sbersamaan yang diketahui berkewarganegaraan Perancis,
                 perhatian publik terhadap  isu dwikewarganegaraan  kian  meningkat.
                 Sejak 2015, perbincangan mengenai perlunya UU dwikewarganegaraan
                 sebenarnya hanya disuarakan oleh kaum diaspora Indonesia. Kini, mulai
                 dari Presiden, juga Wakil Presiden, mulai memberikan dukungan terbuka
                 terhadap RUU yang sudah masuk ke dalam Prolegnas tersebut.
                       Sebagai pimpinan DPR yang mengkoordinasi bidang politik, hukum
                 dan keamanan, saya ingin memberi catatan atas dukungan pengesahan RUU
                 Dwikewarganegaraan. Menurut saya, soal RUU Dwikewarganegaraan jangan
                 hanya ditimbang dari satu kasus atau pertimbangan saja, melainkan harus
                 juga ditinjau aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan,
                 serta kesiapan dari penyelenggara negara sendiri. Pejabat negara jangan
                 sampai latah mengomentari persoalan vital tersebut.
                       Selama ini selalu digaungkan jika diberlakukannya asas
                 dwikewarganegaraan oleh Indonesia akan berimbas positif bagi
                 perekonomian kita. Apa dasar perhitungannya? Yang jelas, jika asas
                 itu diberlakukan, kita harus mengubah banyak sekali undang-undang
                 dan peraturan yang berlaku di dalam negeri, seperti undang-undang
                 perkawinan, agraria, perpajakan, perlindungan anak, keimigrasian,
                 administrasi kependudukan, dan lain-lain, yang belum-belum biaya politik
                 dan administrasinya sudah jelas kelihatan sangat mahal sekali.
                       Saat ini memang ada sekitar 8 juta WNI dan mantan WNI di luar
                 negeri. Tapi jangan bandingkan jumlah itu dengan diaspora Cina dan India,
                 yang angkanya masing-masing saja kini sudah lebih dari 50 juta dan 27
                 juta di seluruh dunia. Belum lagi jika kita perhatikan perbedaan karakter
                 diaspora Indonesia yang berbeda jauh dengan Cina dan India. Sebagian



                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  3
                                                                         DARI SENAYAN
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22