Page 18 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 18

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                 besar diaspora kita adalah golongan pekerja. Hanya sedikit yang termasuk
                 ke dalam golongan inovator, edukator, pengusaha, dan profesional. Jadi,
                 cara memperlakukannya tentu saja berbeda, tidak bisa merujuk pada Cina
                 dengan India secara langsung.
                       Orang selalu mencontohkan Cina dan India sebagai negara yang sukses
                 memanfaatkan diasporanya. Tapi jangan salah, baik Cina maupun India secara
                 konstitusional tidak mengakui dwikewarganegaraan. Dalam konstitusinya,
                 India sampai saat ini masih menganut kewarganegaraan tunggal (single
                 citizenship). Memang, pada Agustus 2005 India memperkenalkan konsep
                 yang disebut Overseas Citizenship of India (OCI). Tetapi konsep ini berbeda
                 dengan asas dwikewarganegaraan, karena konsep ini hanyalah memberikan
                 status khusus bagi warga negara India yang hendak kembali ke tanah airnya.
                       Status khusus bagi diaspora India itu tidak menghapus statusnya
                 sebagai warga negara asing. Sebagai WNA, mereka, misalnya, tetap tidak
                 diperbolehkan memiliki Paspor India. Mereka juga dilarang berpartisipasi
                 dalam kegiatan politik, baik aktif maupun pasif. Selain itu, pemegang
                 status OCI juga dilarang menjadi pegawai pemerintahan dan mempunyai
                 kepemilikan properti ataupun tanah. Jadi, itu berbeda sekali dengan asas
                 dwikewarganegaraan.
                       Negara-negara di kawasan Asia Pasifik umumnya membatasi
                 atau melarang dwikewarganegaraan. Status dwikewarganegaraan hanya
                 diperbolehkan di Australia, Fiji, Selandia Baru, Filipina, atau Samoa.
                 Memang, warga dari negara-negara Uni Eropa dapat hidup dan bekerja
                 tanpa batas waktu di negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun hak-hak
                 politik dan pekerjaan untuk bidang-bidang tertentu yang sensitif, seperti
                 pemerintahan, kepolisian, atau militer, tetap saja dibatasi hanya untuk
                 warga lokal.


                                  ASAS KEWARGANEGARAAN

                    Asas Kewarganegaraan adalah prinsip yang menentukan apakah
                    seseorang itu sah atau tidak menjadi warga suatu negara.

                    Dalam Penjelasan Umum UU No. 12/2006 dijelaskan bahwa
                    Indonesia menganut 4 (empat) asas umum, yaitu:





                4     KATA FADLI
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23