Page 186 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 186
Dr. Fadli Zon, M.Sc
pulau D ini benar-benar preseden buruk.
Ketiga, secara administratif penerbitan HGB pulau D juga dicurigai
mengandung banyak cacat. HGB ini, misalnya, diterbitkan hanya berselang
sehari sesudah surat ukur lahannya diberikan. Ini proses super kilat yang
tidak masuk akal. Lalu, sertifikat ini juga diterbitkannya oleh Kantor
Pertanahan Jakarta Utara, padahal luas lahan di-HGB-kan mencapai 3,12
juta meter persegi.
Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/2013,
Kantor Pertanahan hanya bisa memberikan HGB atas tanah maksimal 20
ribu meter persegi. Jadi, bagaimana ceritanya sebuah kantor pertanahan
di level kota/kabupaten bisa memberikan HGB tanah lebih dari tiga juga
meter persegi?! Bahkan kanwil pertanahan di provinsi saja sesuai aturan
hanya bisa memberikan HGB maksimal untuk tanah seluas 150 ribu meter
persegi.
Selain itu, ketidakberesan juga bisa dilihat dari sertifikat HGB satu
pulau yang hanya diberikan kepada satu perusahaan pengembang saja.
Padahal, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agraria/Kepala BPN
No. 500-1698 tanggal 14 Juli 1997, disebutkan jika permohonan izin lokasi
dan hak atas tanah yang meliputi keseluruhan dari satu pulau adalah
tidak diperkenankan. Nah, ini satu pulau reklamasi yang perizinannya
bermasalah, eh, HGB-nya diserahkan begitu saja hanya kepada satu
pengembang. Ini benar-benar menyakiti akal sehat masyarakat.
Jika pelanggaran tata ruang dilakukan oleh rakyat kecil, mereka
langsung berhadapan dengan polisi, tentara, dan buldoser. Tapi jika
pelanggaran tata ruang itu dilakukan oleh pengembang besar, mereka
mendapatkan permakluman, pengampunan, dan bahkan kemudian
mendapatkan keistimewaan. Pemerintah sedang mempraktikkan politik
agraria yang sangat tidak adil.
Di luar isu penegakkan hukum dan keadilan, saya juga menangkap
kesan bahwa pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
Provinsi DKI, dalam beberapa bulan terakhir ini sebenarnya sedang
melakukan kejar tayang agar sebelum Oktober nanti seluruh keperluan
legal untuk melanjutkan kembali proyek reklamasi telah selesai.
184 KATA FADLI
